DPD JBMI Labura Ikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 74. Ketum JBMI : Ini Patut Dicontoh DPW & DPD maupun DPC Lainnya

JBMI-News : DPD JBMI Labuhanbatu Utara bersama dengan DPC JBMI Kualuh Selatan dan Aek Natas turut mengikuti Upacara HUT RI yang Ke 74 Tahun Dan Pawai Upacara tersebut dilaksanakan di Lapangan Bayangkara Polsek Kualuh Hulu Aek Kanopan, Sabtu 17 Agustus 2019.

Hadir pada Upacara dari JBMI Ketua DPD JBMI Labura Maruli Tanjung, SH,. MH Sekretaris DPD JBMI Labura Darwin Marpaung Wakil Ketua DPD JBMI Labura M. Yamin Simatupang Ketua DPC JBMI Kualuh Selatan Syahrul Azhar Siahaan Ketua DPC JBMI Aek Natas Surtay Abdurasyied Munthe Dan Pengurus dan Anggota Anggota  DPCD Dan DPC.

Hadirnya JBMI pada Upacara tersebut membuktikan bahwa JBMI Cinta terhadap Tanah Air Indonesia dan Menjunjung tinggi Al qur'an Dan Hadist dan UUD 1945 Serta Dalihan Natolu.

Dan juga sebagai bentuk Turut merasakan kegembiraan kemeriahan akan Kermerdekaan Republik Indonesia dari tangan Penjahat yang diraih dengan tetesan Nyawa Darah dan Air Mata. 

JBMI senantiasa Siap mengabdikan diri Untuk Nusa Bangsa Dan Agama tanpa kenal Pamrih.  Bekerja Ikhlas Bekerja Tuntas Bekerja Keras Insyaallah Cita cita Luhur akan tercapai.

Di saat Pawai dengan berjalan kaki JBMI Labura mengeluarkan Yel Yel.  "JBMI ", di Jawab "Allahu Akbar". dijawab "Dalihan,''  Natolu " Batak, " Muslim.  

Yang artinya JBMI senantiasa memperioritaskan kepentingan Agama timbang yang lainnya. Dengan Kalimat Tauhid Allahu Akbar membakar Semangat agar lebih banyak lagi berbuat Kebajikan Untuk  Dunia dan Akhirat. 

Dalihan Natolu adalah," Kultural Budaya Batak Somba Marhula - hula, Manak Marpedan Tubu, Elek Marboru".

Batak Muslim,  Meyakinkan bahwa Batak Itu jugA Ada yang Muslim bahkan masuk nya Islam yang pertama di  Nusantara Indonesia di tanah Batak yakni di Tapteng Barus. 

Usai mengikuti Pawai iring iringan dengan Pasukan Paskibraka. TNI, Polri , Satpol PP BPD. dan Ormas OKP lainnya. Jbmi berkumpul di Simpang Pangsean Seraya menikmati Air Kelapa Dingin dan Bersantap Makan Siang. Setelah melakukan berbagai topik diskusi JBMI membubarkan diri pulang kerumah nya Masing masing. (Ngatimin).

DPP JBMI mengapresiasi DPD JBMI Labura yang tetap eksis dalam ikut serta menghadiri upacara memperingati HUT RI ke 74 bersama Pemkab Labura, ini salah satu contoh yang harus diikuti seluruh DPW maupun DPD JBMI, ujar Ketum JBMI.

Mengupas Pemikiran Albiner Sitompul : Radikalisme Adalah Gangguan Penyakit Jiwa

 

Jakarta, JBMINews - Radikalisme dan Intoleransi masih menjadi batu sandungan bagi rencana pembangunan jangka menengah nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin selama 5 tahun kedepan. Isu politik radikalisme masih berkembang, bahkan radikalisme dipolitisasi untuk menyerang Islam. Apakah demikian?

H. Albiner Sitompul S.IP, M.AP, Ketua Umum Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) merespon hal itu dengan menegaskan bahwa anggapan yang menyebut isu radikalisme sengaja digembar-gemborkan untuk menyerang Islam, adalah salah.

Menurut Albiner, radikalisme adalah gangguan kejiwaan yang penanganannya harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum diambil tindakan. Albiner tidak sepakat jika orang-orang yang terpapar radikalisme langsung dilakukan penindakan tanpa ada solusi pengobatan terlebih dahulu.

"Kita awali dulu pada waktu lahirnya Islam, zaman jahiliyah. Pada waktu itu, pembunuhan dilegalkan. Lalu lahirlah Nabi (Muhammad SAW) nabi dari suku Quraish melawan kejahiliyahan itu, dan melawan radikalisme itu dengan kekuatan Allah Sabar dan kuat. Kemudian Nabi menerima Wahyu dari Allah SWT yang dihimpun oleh sahabat nabi ketika beliau mangkat, namanya Al Quran." Obat dari segala macam penyakit, ancaman dan lainnya," kata H. Albiner Sitompul di Kantor DPP JBMI, Selasa kemarin (6/7/2019).

Menurut Ketum JBMI, Al Quran adalah peta sosial, yang menerangkan bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa tidak lain adalah untuk saling mengenal, sebab, kalau tidak ada saling mengenal, maka dia punya masalah sosial.

"Islam itu adalah Rahmatan Lil alamin, (Jadi) Radikal itu tidak pernah diajarkan di dalam Al-Qur'an." kata Albiner.

Dari peta sosial tadi, menurut Albiner ada berbagai suku bangsa yang harus saling mengenal. Jika tidak mau saling mengenal, maka, yang ada adalah hegemoni. dalam hal ini, manusia sebagai mahluk sosial berubah menjadi fundamentalis. "Manusia sebagai mahluk sosial berartikan dia mempunyai jiwa sosial, ketika jiwa sosialnya ini rusak, maka dia sakit jiwa sosial, bukan sakit jiwa saraf yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penyakit jiwa sosial itu karena dia tidak beriman," kata ALbiner.

Menurut dia, jika dikaitkan dengan kegiatan sosial yang lebih hebat lagi, bahwa dua kalimat sahadat itu adalah sosial dalam kehidupan. Habluminallah dan sosialnya ada di Habluminanas. Demikian juga sholat, Sholat itu adalah kehidupan sosial, Habluminallah, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia ketika berjamaah. "Nah, jika hubungan manusia dengan manusia kemudian terganggu karena jiwanya, maka manusia itu bisa menjadi radikal," kata Albiner.

Ketua Umum JBMI ini kemudian membagi penanganan radikalisme dengan beberapa tahapan. Deradikalisasi itu harus ditangani dengan beberapa tahapan seperti Pre-entif, Preventif, Kuratif dan Refresif.

Pre-entif

Menurut Albiner, pentingnya deteksi dini perilaku radikalisme melalui pre-entif. Sederhananya, kalau ada seseorang yang melakukan segala sesuatunya serba sendiri-sendiri maka berarti ada gangguan pada sisi sosialnya. "Kenapa orang itu tidak mau berkumpul, berarti ada penyakit jiwa sosialnya, maka dia ada kemungkinan punya jiwa yang radikal." katanya.

Sehingga kalau dikatakan ada satu komunitas islam dengan komunitas islam lain yang saling menuduh, misalnya dia (komunitas atau organisasi islam yang satu) dikatakan baik, yang lain dikatakan buruk, itu bukanlah jiwa sosial. Bahkan sudah menghilangkan jiwa sosial.

"Ketika kita mengatakan orang buruk, Allah mengatakan dalam alquran sebagai jiwa sosial, janganlah engkau menuduh orang buruk, karena orang buruk yang kau tuduh belum tentu lebih buruk dari kau. Kau bisa lebih buruk dia. Maka jangan dituduh orang itu buruk. Melanggar hal-hal yang melanggar kehidupan sosial, maka Allah pun menurunkan surat, saling mengingatkan, saling nasehat menasehati, jangan langsung menjustice." Papar Albiner.

"Nah disinilah fungsi pemerintah, bagaimana kehidupan sosial ini harus disosialisasikan terus. Sikap pre-entif berguna untuk mendeteksi dini kemungkinan perilaku jiwa radikal dalam kehidupan." kata dia.

Dalam paparannyaa, Albiner Sitompul menekankan bahwa yang dapat mensosialisasikan sikap pre-entif adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) yang menyampaikan jiwa sosial itu secara detail bagaimana hidup berbangsa dengan perbedaan-perbedaannya.

Menurut Albiner, kehidupan berbangsa di Indonesia tidak dapat ditangani oleh satu agama, sebab dapat bersinggungan dengan kepentingan agama yang lain. Oleh karena itu, harus ditangani oleh KemKominfo untuk menjembatani bahwa manusia itu makhluk sosial. "Sosial terus. Dari bangun tidur dan tidur kembali, manusia itu dan dia tau adalah makhluk sosial yang menyayangi manusia, menyayangi lingkungan hidup, meyanyangi semuanya. Tidak membuat kerusakan di muka bumi, nah itulah manusia." terang Albiner.

Oleh karena itu, Albiner tidak sependapat jika ada hal-hal yang salah yang terjadi pada seseorang, langsung diambil tindakan. Menurutnya, harus diambil tindakan pengobatan terlebih dahulu sebelum diambil tindakan lainnya.

"Harusnya kita mengobati orang itu dulu, dimana gangguan jiwanya. Itulah perannya Pre-entif, jauh sebelum terjadinya kejadian, seseorang itu sudah mengetahui jika ada kelainan atau jika ada sesuautu yang berbeda terhadap orang lainnya. Hal ini menunjukan bahwa ada kesehatan jiwa sosial tadi yang terganggu sehingga dapat segera ditangani." tandasnya.

Preventif

Paparan radikalisme dapat masuk kesemua sektor kehidupan bersuku bangsa. Sosialisasi pre-entif yang dilakukan Kementerian kominfo, harus dilakukan secara simultan dan terus menerus. Sementara untuk peran Preventif, menurut Albiner, perannya kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Pada saat preventif itu disitulah perannya seorang guru. Fokus seorang guru itu melakukan hal-hal preventif. Pendidikan dan kebudayaan itu sebagai dua sisi mata uang yang harus dipadukan. Misalnya, Pendidikan budaya teknologi, budaya modernisasi, budaya ilmu pengetahuan, budaya semua kehidupan, itu adalah budaya yang ditingkatkan dengan teknologi peradaban.

"Tugas guru adalah membimbing manusia untuk menjaga peradaban. Disitulah preventif. Jangan langsung ditangani ulama, guru dulu. Ketika orang diajari untuk mengajari bahwa itu adalah pendidikan dan budaya, nah disini ada sinerginya dengan agama. Amar ma'ruf, karena masing-masing agama punya ketentuan-ketentuan di dalam habluminallah," kata Albiner.

"Pre-entif adalah habluminanas, sementara Preventif adalah habluminallah. Ini harus disampaikan." tandasnya.

Kuratif - Dalihan Na Tolu

Tetapi ketika ada persoalan yang melenceng dari budaya dan agama dalam peradaban, maka pencegahannya melalui kuratif, salah satunya melalui adat istiadat yang melekat dalam kebangsaan di Indonesia. Contohnya adalah budaya Malu atau dalam adat Suku Batak dikenal dengan nama "Dalihan Na Tolu".

"Budaya malu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak nenek moyang dulu. Malu melanggar adat, maka JBMI selalu mendorong pemerintah daerah, di sumatera utara untuk mengangkat Dalihan Na Tolu. Ini sesantinya orang batak, baik dia Islam, Kristen, Hindu atau Budha, dia harus patuh kepada dalihan na tolu kalau dia batak." terang Albiner.

Dalihan Na Tolu esensinya terbagi 3 yaitu: Somba marhula-hula (Tulang), Elek marboru (Boru), dan Manat mardongan tubu (Semarga) yang tentunya memiliki hak dan kewajiban terstruktur dan bersifat tetap. Yang pertama Somba Marhula-hula merupakan istilah pertama yang bermakna bahwa kita harus menghormati hula-hula kita yang merupakan saudara laki-laki dari pihak istri (Saudara laki-laki dari seorang perempuan). Kedua, Elek Marboru yang bermakna kelemah-lembutan dalam bersikap terhadap boru perempuan yang merupakan saudara perempuan kita. Ketiga, Manat Mardongan Tubu yang berarti bahwa kita harus akur terhadap saudara yang semarga dengan kita.

Ketiga istilah dalam Dalihan Na Tolu tersebut melekat pada diri setiap orang Batak. Setiap orang Batak pada suatu waktu akan berposisi sebagai salah satu diantara hula-hula, atau berposisi sebagai boru dan atau berposisi sebagai dongan tubu. Hal itu tergantung sebagai apa posisinya dalam adat pada waktu sebuah pesta adat dilaksanakan.

Setiap orang Batak dalam sebuah pesta/acara adat pasti akan berposisi diantara salah satunya yaitu mungkin akan melakoni sebagai hula-hula, atau boru atau dongan tubu. Dengan adat yang kompleks seperti itu, Tak salah jika orang Batak disebut sebagai sebuah bangsa karena memiliki dan menjujung adat Dalihan Na Tolu yang terkenal hingga keluar negeri. Itulah keindahan adat sekaligus kearifan lokal bangsa Batak yang juga memilki aksara tulisan beserta bendera Batak.

"Pada sisi preventif tadi, jika ada kelainan, maka dikuratif dulu, diobati dulu, jangan langsung dikasih obat tanpa adanya pemeriksaan. Semua harus diperiksa dulu. Maka ini perannya dokter penyakit jiwa. Harus mudah diperoleh masyarakat. Disitu sudah ada dokter kesehatan jiwa. Tidak bisa kita sama ratakan bahwa semua manusia itu sehat. Budaya kesehatan itu diawali dari psikis, jangan sampai kita tidak tau ada jiwa yang radikal tadi. Karena sampai sejauh mana kesehatan jiwa sosialnya itu perlu ada pemeriksaan. Kalau itu gangguan kesehatan jiwanya, Inilah perannya Kementerian Kesehatan. Jangan sampai terjadi nanti sudah ada kejadian korban yang banyak, barulah diambil tindakan." kata Albiner.

"Dari tiga penjelasan saya tadi, itu harus menjadi sebuah sistem pwmbinaan sumber daya manusia." terangnya.

Albiner kembali menjelaskan, bahwa Guru memberikan pendidikan budaya, namun selama masa pendidikan ini, akan ada pengaruh lingkungan yang menganggu. Dan sebesar apa pengaruh lingkungan tentang kejiwaan sosial ini terganggu? Yang tau itu hanyalah psikiater. Dan psikiater itu ada di kementerian kesehatan.

"Banyak orang cerdas, banyak orang pandai, tapi kesehatan jiwanya ini, ya Kemenkes yang memeriksa. Jika sudah ada tanda-tanda jiwa radikalnya, harus diobati dulu." kata Albiner.

Albiner menegaskan, secara khusus, JBMI sudah diperintah presiden Jokowi untuk mensosialisasikan Dalihan Na Tolu. Menurutnya, Dalihan Na Tolu sudah diseminarkan untuk dilihat dari berbagai sudut pandang agama, kesimpulannya, tidak ada yang salah dari dalihan natolu, hingga dijadikan sebagai salah satu kearifan lokal.

Bahkan menurut hasil penelitian LIPI, banyak nilai luhur yang dapat dipetik dari kearifan lokal adat Batak tersebut. Setiap orang Batak akan selalu menjaga keharmonisan baik didalam kekeluargaanya maupun dalam berbangsa. Selain itu dengan tetap tidak lupa adatnya, tidak lupa tarombonya (tutur posisi adatnya) dan tidak lupa siapa dirinya dalam adat.

Represif

Tindakan sejak Pre-entif, Preventif, hingga Kuratif merupakan kerangka dasar dari program deradikalisasi yang menjadi acuan pemerintahan Jokowi periode dua ini. Perencanaan Pembangunan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh radikalisme sehingga program deradikalisasi menjadi pemeran utama dari pembangunan yang dicanangkan Jokowi.

Tidak saja radikalisme, namun sikap intoleran dan frustasi turut melandasi lahirnya pemikiran Albiner Sitompul untuk segera membenahi persoalan kebangsaan ini melalui pre-entif, preventif, kuratif dan refresif. Lantas dalam bentuk apakah refresif dapat dijadikan sebuah tindakan agar dapat menuntaskan radikalisme?

Albiner mengatakan, tindakan refresif dapat dilakukan jika tindakan pre-entif, preventif dan kuratif tak mampu menjadi solusi bagi 'pengobatan' radikalisme, baik pada diri sesorang maupun pada golongan atau organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pancasila sudah mengatur sedemikian rupa nilai-nilai yang jika diimplementasikan akan sangat sesuai dengan pemikiran Albiner Sitompul dalam hal pendidikan kebudayaan berbangsa dan bernegara.

Refresif itu adalah penegak hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pertahanan hingga kepolisian, itulah yang menangani. Ketika terjadi sebuah kejadian itulah haknya penegak hukum. Namun begitu, Albiner berharap janganlah sampai terjadi tindakan dari penegak hukum. Harus ada upaya yang terlebih dahulu dilakukan untuk mencegah sifat radikalisme itu lahir.

Kesimpulan

Berikut adalah urutan penanganan deradikalisme sejak dini yang dapat dilakukan oleh Kementerian-kementerian Kabinet kerja Jokowi. Penanganan Pre-entif dilakukan oleh Kementerian Kominfo, Preventif dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama juga Kementeriann Lainnya, sementara Kuratif dilakukan oleh Kemenkes, Kemensos, juga kementerian lainnya.

"Jika terjadi tindakan kejahatan, barulah dilakukan oleh penegak hukum." tandasnya.

Sosok H. Albiner Sitompul:

Lahir di Sibolga 23 pebuari 1964, Ayahnya seorang Veteran H. Djaronga Sitompul dan ibunya Hj. Boru Panggabean. Menikah dengan seorang dr. Giri Wati Yoga Sara Almamater Universitas Padjadjaran. Dikaruniai 3 orang anak, Abdul Karim kuliah di Fakultas Hukum Universita Andalas, Nur Annisa kuliah di Fakultas Teknik Kimia Universitas Brawijaya, Nur Auliah sekolah di SMP 9 Ciracas, Jakarta Timur Kelas 8.

Setamat SMA Albiner Sitompul kuliah di Fakultas Teknik USU Medan Tahun 1983. Tidak selesai dikarenakan mengikuti Pendidikan Akademi Militer 1984. Mengawali tugas 1988 di Paspampres kemudian 1999 sampai 2001 membantu Presiden ke 3 Pasca Presiden BJ. HABIEBIE. Kemudian menjadi Guru Militer Kavaleri, Komandan Batalion Kavaleri 9 dan 2 kali menjadi Komandan KODIM sampai 2010.

Pernah gagal proses Pilkada Bupati Tapanuli Tengah 2011 melanjutkan tugas sebagai STAF DINAS PENERANGAN Angkatan Darat dan Kepala Penerangan KOSTRAD kemudian Asisten Toriturial Kodam XVII di Papua. 2014 selanjutnya dipromosikan Perwira Tinggi melaksanakan tugas Kepala Biro Pers Media dan Informasi sekertariat Presiden Susilo Bambang Yudoyono hingga Presiden Joko Widodo sampai 2015. Akhirnya menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Diplomasi LEMHANAS RI.

Berawal dari permintaan Panitia Munas Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) 2016 menjadi Ketua Umum DPP JBMI sampai 2021. Kemudian memprakarsai Pembangunan Titik O Peradaban Isiam di Barus dengan harapan menjadi Otorita Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi
Sumatera Utara (Sumut) meliputi Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Menyelengarakan beberapa kali Seminar salah satu diantaranya Seminar Nasional Penerapan Dalihan Na Tolu ditinjau dari Pandangan Semua Agama dan Pancasila 2017, kemudian menyelenggarakan Silaturahmi Nasional JBMI dengan semua Tokoh Agama di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, 2017 Memprakarsai dibentuknya Desa Wisata Tuan Syekh Ibrahim Sitompul di Janji Nauli, Pahae disetujui Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si. Kemudian memprakarsai masa Tanam Padi serentak seluas 16.000 Hektar dengan menghimbau melaksanakan Syariat Islam hingga Panen Raya bersama 4 bulan kemudian dengan hasil 7 Ton/Hektar, 2018 di Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumut.

Kemudian melaksanakan penelitian bersama terhadap kehidupan Suku Anak Dalam (SAD) di 8 Kabupaten Provinsi Jambi selama 5 minggu yang diakhiri dengan proses pembangunan Pondok Pesantren terpadu khusus SAD, 2019.
Selama mengabdi pernah memperoleh Medali emas Juara Tembak Nasional beregu 1994. Pernah Juara I Karya Tulis Teritorial Tingkat Angkatan Darat dan Mabes TNI 2005, 2006, 2008. Demikian H. Albiner Sitompul S.IP M.AP. **

Presiden LIRA : Pak Albiner Menjadi Salah Satu Orang Yang Diusulkan di Kabinet Jokowi - K.H. Ma'ruf Amin

Foto bersama usai acara bertajuk Meneropong Visi & Misi 5 Tahun Pemerintahan Jokowi - K.H. Ma'ruf Amin yang di Narasumberi oleh H. Albiner Sitompul (Ketum JBMI), Indra J. Piliang (Pengamat Sosial Politik) dan Dr. M. Qodari (Indo Barometer) yang diselenggarkan oleh LSM LIRA (1/8/2019)

JBMINews : Ketua Umum Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI), Albiner Sitompul, diusulkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) untuk masuk ke dalam Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin Periode 2019-2024.

"Memang nama Pak Albiner menjadi salah satu orang yang diusulkan di Kabinet Jokowi-Amin," ungkap Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal, dalam diskusi yang bertajuk 'Meneropong Visi Pemerintahan Jokowi-Amin 5 Tahun Kedepan' di Kantor DPP LSM LIRA, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Rizal mengatakan, Jokowi ke depan akan lebih percaya diri dalam memilih pembantunya karena tidak tersandera dukungan elektoral. Namun, menurut Rizal, tidak bisa dinafikan bahwa Jokowi butuh dukungan koalisi di parlemen.

Lebih lanjut, Rizal menyampaikan, terkait kementerian apa yang cocok bagi mantan ajudan Presiden RI Ketiga BJ Habibie itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Nah kalau menurut saya, mana yang cocok, jangan tanya saya, tanya pada Jokowi, karena dia yang membutuhkan," katanya.

Sementera itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, mendorong LSM LIRA untuk segera mengusulkan nama-nama calon menteri itu kepada Jokowi.

"LIRA yang memiliki jaringan seluruh Indonesia harus segera mengusulkan nama-nama ke Jokowi," ujarnya.